Harrison Ford Ngga Perlu Marah...

Berapa hari belakangan ramai di media massa tentang kedatangan aktor Holywood senior, Harrison Ford, ke Indonesia. Kedatangannya dalam rangka pembuatan film documenter Years of Living Dangerously. Untuk keperluan syuting film tersebut lah ia blusukan ke beberapa tempat, salah satunya ke Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Melihat kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang telah menjadi ajang perambahan hutan, Harrison Ford berang. Harrison Ford pantas geram, karena luas kawasan hutan yang semula 83 ribu hektare berubah menjadi 20 ribu hektare.  Menyempitnya luasan hutan tersebut dikarenakan perambahan hutan oleh oknum tertentu untuk keperluan membuka perkebunan kelapa sawit illegal. Harrison tambah geram ketika dia mengetahui bahwa nyaris tidak ada yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menindak para pelaku perambahan tersebut.

Menanggapi kegeraman Harrison tersebut, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, dalam suatu wawancara yang di muat oleh Majalah Tempo edisi 22 September 2013, mengungkapkan bahwa akar masalahnya adalah ketidakmampuan kita menjaga kawasan tersebut dari aksi perambahan. Kuntoro mengungkapkan bahwa kawasan yang luas tersebut hanya dilengkapi satu mobil operasional, dan dua kantor kepala seksi.

Kondisi Tesso Nilo, boleh dibilang merupakan representasi dari kondisi sebagian besar Taman Nasional kita, demikian ditambahkan oleh Kuntoro, karena masih banyak kondisi Taman Nasional yang belum terungkap dan diekspose di media. Kondisi Taman Nasional Nasional Berbak di Jambi dan Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah pun menghadapi persoalan yang tak berbeda.

Kerusakan hutan dan Taman Nasional  di Indonesia tentu sangat mengkhawatirkan kita. Tentu kita telah menyadari tentang peran vital hutan bagi kehidupan manusia, yaitu mengurangi emisi karbon dan menghasilkan oksigen. Belum lagi fungsi hutan sebagai daerah serapan air. Melihat peran hutan terrsebut banyak negara, yang tidak lagi mempunyai hutan, bersedia membayar untuk mendanai Indonesia menjaga kualitas hutannya. Melalui skema REDD+ misalnya. 

Namun,  kita salah satu pemilik hutan yang terluas, seringkali abai terhadap kondisi hutan kita. Penjarahan hutan terjadi dimana-mana. Pelakunya pun beragam, ada masyarakat sekitar yang menebang hutan hanya untuk mendirikan rumah, atau membakar hutan untuk menambah lahan perkebunannya, sampai perusahaan yang bermodal besar yang menghabiskan hutan untuk proses produksinya.

Jumlah tenaga pengamanan hutan sebagaimana dilansir dalam Statistik Kehutanan tahun 2011, berjumlah 11.412 personil. Jumlah tersebut merupakan jumlah total Polisi Hutan (Polhut), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL). Sementara jumlah Luas Kawasan Hutan dan Perairan yang harus di awasi seluas lebih dari 136 juta hektar. Bukan perkara yang mudah untuk menjaganya tetap lestari.

Butuh banyak dana, tenaga dan sarana prasarana yang memadai untuk menjaga kawasan seluas ratusan juta hektar tersebut. Negaralah yang harus menanggung biayanya. Lalu dari mana negara mencukupi kebutuhan dananya? Pajak. Pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara. Sekitar 70% pengeluaran negara di tanggung oleh Pajak yang dihimpun dari rakyat Indonesia yang memenuhi syarat. Melalui pajak, anda dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian hutan.  Ketika pajak yang terhimpun semakin banyak, negara mempunyai keleluasaan untuk mengatur anggarannya. Kementerian Kehutan pun dapat lebih optimal dalam mengawasi hutan dan Taman Nasionalnya, sehingga Harrsion Ford ngga perlu marah-marah lagi. Mari Bayar Pajak.